, Jakarta - Pejabat militer Israel mengakui pada Senin bahwa mereka menembaki warga Palestina yang mencari bantuan kemanusiaan di titik-titik distribusi di Gaza . Serangan terhadap warga sipil Palestina yang kelaparan dilakukan salah satunya dengan peluru artileri, bahkan ketika mereka tidak menimbulkan ancaman bagi pasukan, menurut laporan surat kabar Haaretz seperti dilansir Anadolu .

Pengakuan tersebut menyusul laporan pada Jumat oleh Haaretz , yang mengutip kesaksian dari tentara dan perwira Israel yang mengakui diperintahkan untuk menembaki warga sipil yang kelaparan dan berkumpul di dekat pusat-pusat bantuan Amerika Serikat atau GHF.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya di Komando Selatan tentara Israel mengakui "bahwa warga sipil telah terbunuh karena tembakan artileri yang 'tidak akurat dan tidak diperhitungkan'," menurut laporan tersebut.

Mereka mengonfirmasi bahwa "dalam insiden paling serius yang melibatkan penembakan terhadap warga sipil, antara 30 dan 40 orang menjadi sasaran—beberapa tewas, yang lain terluka dengan tingkat yang berbeda-beda."

"Penembakan itu ditujukan untuk menjaga ketertiban di lokasi distribusi makanan," mereka mengklaim.

Meskipun serangan mematikan berulang kali terhadap warga sipil yang kelaparan, para pejabat mengklaim bahwa tentara sejak itu telah beralih ke "metode lain."

Sejak 27 Mei, Israel dan AS telah menerapkan rencana distribusi bantuan terbatas di Gaza, tanpa pengawasan PBB dan badan-badan internasional. Distribusi ini ditolak PBB dan badan internasional karena tdaik menerapkan prinsip kemanusiaan. Pengelola bantuan disebut sebagai tentara bayaran AS dan didukung pengusaha AS pro-Israel.

Pasukan Israel telah menembaki warga Palestina yang mengantre makanan, yang secara efektif memaksa warga sipil untuk memilih antara kelaparan atau risiko ditembak.

Pada saat yang sama, Israel masih menutup rapat perlintasan perbatasan Gaza sejak 2 Maret, hanya mengizinkan beberapa lusin truk masuk. Sementara organisasi bantuan menyebut wilayah tersebut membutuhkan setidaknya 500 truk setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pejabat Komando Selatan mengklaim kepada Haaretz bahwa "tidak ada kelaparan" di Gaza dan mengklaim bahwa "penduduk pada umumnya puas dengan proses distribusi makanan."

Namun, mereka mengakui bahwa "sebagian besar makanan yang dibawa melalui konvoi bantuan telah dijarah oleh klan—yang mereka tuduhkan kurangnya kendali Hamas atas sebagian besar Jalur Gaza."

Mereka menambahkan bahwa tentara Israel "tidak bertindak terhadap mereka yang menjarah konvoi," dengan mengatakan, "Tanggung jawabnya terletak pada pengamanan masuknya bantuan ke Gaza, bukan pengirimannya ke titik distribusi."

Seorang tentara yang tidak disebutkan namanya menggambarkan perintah penembakan warga sipil tersebut sebagai "runtuhnya standar moral tentara Israel di Gaza."

Seorang tentara lainnya mengatakan kepada Haaretz : "Itu adalah zona pembantaian. Di daerah tempat saya bertugas, antara satu hingga lima (warga Palestina) terbunuh setiap hari. Mereka diperlakukan sebagai pasukan musuh."

Dia mengaku menggunakan senjata berat seperti senapan mesin, peluncur granat, dan mortir terhadap warga Palestina biasa.

“Kami menggunakan tembakan langsung dengan segala cara yang memungkinkan. Begitu pusat itu dibuka, kami berhenti menembak, dan orang-orang tahu bahwa mereka dapat mendekat. Satu-satunya sarana komunikasi kami adalah tembakan.”

Prajurit itu menambahkan: “Kami menembaki pagi-pagi sekali jika seseorang mencoba berbaris beberapa ratus meter jauhnya. Terkadang kami menyerang dari jarak dekat. Tidak ada ancaman bagi pasukan Israel.”

Hingga Ahad, Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 580 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 4.216 orang terluka saat mencoba mengakses bantuan yang didistribusikan AS-Israel di dekat pusat-pusat kemanusiaan sejak 27 Mei. Sebanyak 39 orang dilaporkan hilang.

Meskipun ada seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah menewaskan lebih dari 56.500 warga Palestina dalam serangan mematikan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.