PRESIDEN PrabowoSubianto bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud atauPangeran MBSDi Istana Al-Salam, Jeddah, Rabu, 2 Juli 2025. Prabowo menghargai kerajaan Arab Saudi atas penyediaan layanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah dari Indonesia.

"Pihak Indonesia juga mengapresiasi tingkat koordinasi yang baik antara kedua negara dalam memastikan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji dan umrah dari Indonesia," katanya dilansir dari keterangan resmi Sekretariat Presiden pada Kamis, 3 Juli 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang ikut serta bersama Prabowo ke Arab Saudi, menyampaikan kepadaTempomelalui pesan singkat pada Selasa, 1 Juli 2025, bahwa ia sedang berada di Arab Saudi untuk "mengurus haji."

Salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Putra Mahkota MBS adalah keinginan Prabowo untuk membangun kampung haji di Makkah. Rencana Prabowo tersebut mendapatkan respons positif dari Putra Mahkota MBS setelah keduanya bertemu di Jeddah.

"(Yang dibicarakan) mencakup pendidikan dan kampung haji. Alhamdulillah, Pangeran MBS mendukung sepenuhnya realisasi Kampung Haji Indonesia secepat mungkin," ujar Nasaruddin, dilansir dari keterangan resmi Kementerian Agama pada Kamis, 3 Juli 2025.

Prabowo Bentuk Tim Khusus Membahas Masalah Kampung Haji di Arab Saudi

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan bahwa Prabowo akan membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana pembentukan kampung haji Indonesia di Makkah.

"Menyangkut rencana pembangunan kampung haji, ia menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk meninjau berbagai kemungkinan kerja sama antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia," kata Irfan dalam pernyataan pers di Jeddah pada Kamis, 3 Juli 2025.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pembentukan tim kajian bersama merupakan langkah awal dalam merancang model kerja sama teknis serta aspek regulasi yang diperlukan.

"Berdasarkan petunjuk Presiden, kita telah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk segera melanjutkan penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta.

Pemerintah Sedang Menunggu Tanah untuk Kampung Haji di Arab Saudi

Setelah rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juli 2025, Irfan menyatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Arab Saudi untuk membangun kampung haji. Namun, menurutnya, pemerintah Arab Saudi belum menentukan lahan mana yang akan diserahkan kepada Indonesia untuk dikelola.

"Terkait lokasi dan cara teknis pembentukan kampung haji, serta hal-hal lainnya, sedang dilakukan koordinasi lebih lanjut," ujar Irfan.

Irfan menyampaikan bahwa pemerintah belum menentukan jumlah anggaran yang diperlukan. Anggota partai Gerindra ini mengatakan belum banyak informasi yang bisa diungkap mengenai rencana tersebut karena program sepenuhnya berada di bawah kendali Prabowo. "Kami menunggu petunjuk dari Pak Presiden," katanya.

Prabowo lama mengungkapkan keinginannya untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Dengan memiliki fasilitas sendiri, kepala negara berharap akses dan pelayanan bagi jemaah menjadi lebih mudah, khususnya bagi mereka yang sudah tua.

Ia berharap lokasi desa tersebut dapat dibangun seakurat mungkin dekat dengan Masjidil Haram, agar jemaah tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk beribadah.

"Pada puncaknya, jumlah jemaah kami bisa mencapai 12.000 orang setiap hari. Oleh karena itu, saya ingin mempermudah ibadah mereka, khususnya yang sudah tua," kata Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 4 Mei 2025.

Kementerian Haji Memastikan Tidak Ada Pengurangan Kuota Haji Tahun 2026

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Haji menyatakan bahwa tidak ada pengurangan kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia menegaskan, selama pertemuan antara Prabowo dengan Pangeran MBS, tidak ada pembicaraan yang menyentuh isu pengurangan kuota haji. Irfan turut hadir mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut.

"Beliau dari Kementerian Agama setempat menyampaikan, 'Kami sepenuhnya percaya dengan pengelolaan baru di perhajian di Indonesia', sehingga tidak mengurangi kuota (haji) kami," ujar Irfan.

Ia menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia untuk tahun mendatang tetap sama dengan tahun ini, yaitu sebanyak 221.000 orang.

Tidak Ada Pengurangan Batas Usia Maksimal Calon Jemaah Haji

Irfan juga memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan batas usia maksimal bagi calon jemaah haji yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Saat ini, batas usia maksimal calon jemaah haji adalah 103 tahun.

Isu pengurangan batas usia maksimum calon jemaah haji pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief. Hilman menyatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi akan membatasi persentase jemaah haji yang berada dalam kisaran usia 70 atau 80 tahun serta menetapkan batas usia maksimal jemaah haji sebesar 90 tahun.

"Kami mendengar adanya kebijakan baru kemarin mengenai pembatasan usia. Namun saya ingin mendapatkan surat resmi dari mereka, dan mereka mengatakan sedang dalam proses pengiriman kepada kami, khususnya untuk jemaah yang berusia di atas 90 tahun," ujar Hilman.

Menurut Irfan, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dan mengalami sakit selama penyelenggaraan ibadah haji 2025 tidak sepenuhnya disebabkan oleh usia. "Meskipun banyak jemaah haji kita yang lanjut usia, kami berupaya agar mereka dalam kondisi fisik yang baik, namun secara kesehatan layak," ujarnya.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, tercatat sebanyak 418 jiwa jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi. Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia di Arab Saudi, Mohammad Imran, menyampaikan bahwa mayoritas penyebab kematian jemaah haji tersebut adalah penyakit jantung serta gangguan jantung iskemik akut.

Anggota Tim Pengawas Haji dari Dewan Perwakilan Rakyat, Edy Wuryanto, menyebutkan bahwa tingginya angka kematian jemaah Indonesia menjadi salah satu dasar kritik yang disampaikan pemerintah Arab Saudi.

"Masukan dari pemerintah Arab Saudi ini harus dianggap serius. Mereka bahkan mengajukan pertanyaan tajam, 'Mengapa Anda mengirim jemaah ke sini hanya untuk mati?'" ujar Edy, dilaporkan dalam keterangan resmi di situs DPR pada Jumat, 13 Juni 2025.