Jakarta (PHU) – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan haji 2025, baik dari segi ibadah maupun pelayanan kepada jemaah haji.

Dalam pertemuan tersebut, Hilman Latief menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap berbagai masukan dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan haji bagi jemaah Indonesia. PBNU memberikan beberapa usulan terkait penyesuaian layanan haji dengan kebijakan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi.

Usulan PBNU dan Penyesuaian Layanan Haji 2025

Salah satu usulan yang disampaikan oleh PBNU adalah perlunya Indonesia menyesuaikan layanan haji dengan kebijakan terbaru yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, PBNU juga memberikan tanggapan terkait mekanisme tanazul terorganisir, yang bertujuan untuk memastikan layanan yang diberikan tetap optimal bagi jemaah.

Hilman Latief menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, Kementerian Agama (Kemenag) akan menempatkan jemaah di hotel-hotel terdekat dengan Mina, guna memudahkan akses ke Jamarat. Khusus untuk jemaah lanjut usia (lansia), sebagian dari mereka akan ditempatkan di hotel terdekat dengan Mina untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi jemaah dengan keterbatasan fisik.

Kebijakan Pelarangan Anak-anak untuk Berhaji

Pada penyelenggaraan haji tahun 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kebijakan baru yang melarang anak-anak untuk melakukan ibadah haji. Oleh karena itu, kuota jemaah Indonesia pun telah disesuaikan dengan batas minimal usia yang telah ditetapkan.

Rencana Sinergi dan Roadmap Penyusunan Haji dan Umrah

Ketua PBNU, Isfah Abidal Aziz (Gus Alex), mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak Ditjen PHU juga mengkonsultasikan berbagai isu terkait ibadah haji, termasuk penyembelihan hewan qurban dam, skema murur, skema tanazul, dan lainnya. Pembahasan juga mencakup perencanaan desain penyelenggaraan haji di masa depan.

“Dirjen PHU ingin bersinergi dengan PBNU dalam menyusun roadmap terkait ekosistem haji dan umrah. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan haji dan umrah dapat meningkatkan layanan serta memberikan perlindungan bagi jemaah,” pungkas Gus Alex.

Pertemuan dan Diskusi Lebih Lanjut

Rencananya, dalam beberapa hari mendatang, Kemenag akan melanjutkan pertemuan dengan berbagai organisasi masyarakat lainnya sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus diskusi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan haji 2025.

Sumber : haji.kemenag.go.id